DEKLARASI | Batu Bara – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara pada pukul 10.00 WIB hingga selesai. Senin (22/7/2024).
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Ismar Khomri, SS; Penjabat Bupati Kabupaten Batu Bara yang diwakili oleh Asisten 3, Bapak Renold Asmara, AP, SH; Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Izhar Fauzi, SH; seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara; serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Berikut adalah jawaban Bupati Kabupaten Batu Bara atas pandangan umum fraksi-fraksi, yang disampaikan secara urut:
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS):
- Pemerintah Kabupaten Batu Bara berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, dengan prioritas pada program yang terkait dengan Standar Pelayanan Dasar (SPM).
- Sumber pendanaan dalam perencanaan dan penganggaran telah disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2025.
- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar):
- Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi Golkar dan memproyeksikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 secara realistis berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
- Alokasi belanja bunga tahun 2025 adalah untuk biaya pengelolaan atas pinjaman daerah kepada PT. SMI yang dibayarkan hingga tahun 2028.
- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra):
- Pemerintah melakukan evaluasi penyusunan rancangan KUA-PPAS 2025 dengan memperhatikan kondisi realisasi pencapaian tahun sebelumnya dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
- Fraksi Nurani Karya Bangsa (NKB):
- Penyusunan dan pembahasan rancangan KUA-PPAS 2025 dilakukan secara transparan, memuat anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan dasar.
- Pemerintah memperhatikan usulan pokok-pokok pikiran DPRD dengan mensinkronkan dengan program prioritas dan ketersediaan anggaran.
- Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDI P):
- Alokasi belanja disusun berdasarkan program prioritas dengan memperhatikan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Batu Bara, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP):
- Pemerintah mendorong OPD bekerja secara maksimal memperhatikan kualitas pekerjaan agar hasilnya bermanfaat dalam jangka panjang.
- Pemerintah berkomitmen menyelesaikan utang tepat waktu untuk menghindari masalah di masa depan.
- Fraksi Partai Demokrat:
- Pemerintah berupaya agar pembangunan di Kabupaten Batu Bara merata di setiap daerah, dan telah memaksimalkan berbagai sumber pendapatan asli daerah sesuai potensi yang ada.
- Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB):
- Pemerintah mencatat kemajuan ekonomi makro di Kabupaten Batu Bara dengan pertumbuhan ekonomi meningkat setiap tahun dan indikator kemiskinan serta pengangguran menurun.
- Upaya penurunan kemiskinan terus dilakukan dengan menyasar kelompok miskin dan memperbaiki infrastruktur serta lingkungan.
- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN):
- Pemerintah mengapresiasi target PAD dan berusaha menggali berbagai potensi serta melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD.
- Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan layanan RSUD Batu Bara.
Jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penyusunan anggaran yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
